Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Presentasi laporan evaluasi SPKP dan SPAK

Semarang - Senin, (18/03) Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang Digagas oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM untuk mengetahui apakah kegiatan di satuan unit kerja memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan apakah masih terdapat ruang untuk korupsi.

Namun dalam praktiknya, dalam melakukan penyidikan, ada beberapa hal yang dikemukakan.

Baca juga: Hadapi Pemilu 2024, Arsyadjuliandi Rachman Dorong Penyelenggara Segera Sosialisasikan PKPU

Banyak Unit Pelaksana teknis (UPT) yang cakupan pelayanannya terbatas tidak mampu memenuhi standar minimal 30 responden per bulan.

Berbeda halnya dengan unit kerja yang cajupan pelayanannya luas seharusnya tidak ditentukan berdasarkan jumlah minimal responden, melainkan berdasarkan jumlah penerima layanan.

Baca juga: Christina Aryani Nilai Kunjungan Presiden ke Korsel Perkuat Kemitraan Antara Dua Negara

Hal ini yang menjadi dasar pengajuan usulan laporan evaluasi pelaksanaan SPAK dan SPKP ke Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2024.

“Tahun ini fokus monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei adalah pada upaya mengumpulkan lebih banyak responden secara proporsional dan memantau pelaksanaannya, ” kata Anggiat Ferdinan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam kegiatan yang di ikuti seluruh UPT secara virtual.

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Penanda Bali Baru

"Kantor wilayah sebagai pelaksana kegiatan BSK di daerah harus mencerminkan jumlah peserta survei di seluruh satuan kerja yang berada di bawahnya agar pelaksanaannya optimal, ” lanjut Anggiat di dampingi Kabid HAM Lista Widyastuti.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh masing-masing unit kerja.

Baca juga: Syaiful Huda Desak Pemerintah Selesaikan Masalah Pengangkatan Guru Honorer

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Andhy Kusriyanto, Kasubid Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, mengenai teknis pengumpulan laporan SPAK dan SPKP.

Pada kesempatan itu juga menghadirkan 2 narasumber secara virtual yaitu Statistisi Madya BPS Jateng Hayu Wuranti, dan Analis Kebijakan Pertama BSK Tri Lestari.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Iduladha 1443 H Jatuh pada 10 Juli 2022

Turut hadir secara langsung Kasubag Humas RB dan TI Hazmi Saefi, beserta para operator Survei 3AS Kantor Wilayah.