Beri Penguatan Reformasi Birokrasi, Sahli Menkumham Asep Kurnia Kunjungi Jawa Tengah

Semarang - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mendapat penguatan Reformasi Birokrasi dari Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia, Kegiatan tersebut dilakukan secara hybrid dan dilaksanakan di Aula Yasonna H. Laoli Lembaga Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah Kamis (19/09). 

Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Toni Sugiarto menyambut kedatangan mantan Kepala BPSDM Kemenkumham tersebut. 

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Penanda Bali Baru

Dalam sambutannya Pak Toni berharap kedatangan Sahli dapat menambah semangat dan pengetahuan pegawai mengenai reformasi birokrasi.

Toni juga memberikan gambaran umum tentang keadaan organisasinya. Berapa jumlah UPT di Jawa Tengah dan berapa yang berstatus WBK/WBBM.

Baca juga: Menteri ATR/BPN: Ingat..! OTT Bagi Oknum Pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

“Dari 75 UPT di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, 31 bergelar WBK dan satu bergelar WBBM yaitu Lapas Perempuan Semarang. Kami terus mendorong agar jumlah peraih predikat WBK dan WBBM semakin meningkat setiap tahunnya, " jelas Toni.

“Ini merupakan komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, ” lanjutnya.

Baca juga: Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik

Sejalan dengan hal tersebut, Sahli menyampaikan bahwa tugas PNS di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak hanya melaksanakan tugas pokok dan fungsi saja, tetapi juga tugas mandatori.

“Jadi, selain menjalankan tugas pokok dan fungsi, kita juga mempunyai tugas mandatori. Kalau mandatori kita punya tugas, kita dibayar sebagai pegawai negeri dan menjalankan tugas kita sebagai pegawai negeri.”

Baca juga: Felly Estelita: Pengawas yang Belum Memadai Sebabkan Lemahnya Perlindungan Negara pada Pekerja

“Ini mutlak harus dilakukan. Itu bukan suatu pilihan, ” tegasnya.

Menurut Sahli, salah satu keharusan yang harus dilakukan adalah reformasi birokrasi.

Baca juga: Indonesia Akan Punya 3 Provinsi Baru, Tokoh Papua: Semoga Masyarakat Papua Lebih Leluasa

Salah satu quick win dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah pembangunan zona integritas.

"Tidak seorang pun boleh mengatakan, satker tidak melakukan pembangunan Zona Integritas. Ini harga mati, '" tegasnya.

Dalam arahannya Sahli menyampaikan pentingnya perubahan pola pikir dan budaya agar pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas dapat berjalan maksimal.

Dalam diskusi terpisah, Sahli memaparkan aspek teknis peraih gelar WBK/WBBM.

Misalnya saja indikator-indikator yang perlu dicapai, maksud dan tujuan setiap area perubahan, serta jadwal evaluasi pengembangan ZI menuju WBK/WBBM.

Baca juga: Pemegang Paspor RI yang Hendak Bepergian ke Jerman dapat Mengajukan Pengesahan (endorsement) Tanda Tangan di Kantor Imigrasi

Beliau juga menyampaikan mengenai peran kantor wilayah dalam pengembangan ZI, catatan dan review evaluasi ZI selama beberapa tahun terakhir, serta strategi pengembangan ZI satuan kerja menuju WBK/WBBM.

Mengikuti secara langsung, para Kepala UPT dan perwakilan Kelompok Kerja Pembangunan ZI Kota Semarang yang sedang berproses menuju WBK. Sementara UPT di luar Kota Semarang mengikuti kegiatan via daring.